Jakarta — Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang menyandang jabatan sebagai anggota DPR RI, mantan Ketua MPR RI periode ke-15, serta Ketua Umum ARDIN Indonesia, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memperkenalkan ARDINDO Apps kepada publik. Aplikasi ini disebut sebagai inovasi signifikan yang bertujuan memperkuat mekanisme tata kelola dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan.
Menurut Bamsoet, kebutuhan untuk memodernisasi sistem pengadaan semakin tidak bisa ditunda. Hal ini didorong oleh besarnya volume belanja negara serta semakin kuatnya desakan publik agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. ARDINDO Apps dikembangkan sebagai pasar digital yang dirancang secara khusus untuk memfasilitasi kebutuhan pengadaan berbagai lembaga pemerintah.
Platform terintegrasi ini memungkinkan instansi pemerintah untuk mencari dan membandingkan produk, melakukan negosiasi harga secara langsung, memproses transaksi pembelian, menyelesaikan pembayaran, serta menata seluruh dokumen pengadaan dalam satu sistem yang cepat dan transparan. Setiap langkah dalam proses tersebut tercatat dalam rekam jejak digital, memudahkan upaya pemantauan dan audit di kemudian hari.
“Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah bertanggung jawab mengelola uang rakyat dalam jumlah yang sangat signifikan. Maka dari itu, sistem tersebut wajib bersifat aman, efisien, terbuka, dan dapat diperiksa dengan mudah. ARDINDO Apps dirancang untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut melalui pendekatan teknologi yang relevan dengan kondisi pengadaan saat ini,” papar Bamsoet dalam keterangan yang dirilis pada Rabu (4/2/2026).
Hal ini disampaikan ketika beliau menerima rombongan Pengurus ARDIN Indonesia perwakilan Jawa Barat yang berkunjung ke Jakarta pada Selasa (3/2).
Politisi yang pernah memimpin DPR RI sebagai Ketua ke-20 dan Komisi III sebagai Ketua ke-7 ini menjelaskan bahwa nilai lebih ARDINDO Apps terutama terletak pada dukungannya terhadap skema pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS), dua mekanisme yang selama ini menjadi kebutuhan esensial dalam pelaksanaan belanja pemerintah. Platform ini juga telah mengintegrasikan sistem perpajakan dan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara otomatis berdasarkan regulasi yang berlaku, sehingga mengurangi potensi kekeliruan administratif dan mendukung kepatuhan hukum.
“Sudah saatnya pengadaan pemerintah keluar dari jeratan proses yang berbelit dan rawan kesalahan teknis. Dengan mekanisme pembayaran UP dan LS yang telah terintegrasi, ditambah perhitungan pajak dan TKDN yang berjalan otomatis, ARDINDO Apps membantu pegawai pemerintah agar bisa memusatkan perhatian pada kualitas belanja, bukan sekadar urusan prosedural,” kata Bamsoet.
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bamsoet menekankan bahwa transformasi digital dalam pengadaan harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh. Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu didorong untuk memanfaatkan platform yang sudah matang secara teknis dan regulasi, serta meningkatkan literasi digital di kalangan aparatur sipil negara agar adopsi teknologi ini dapat berjalan optimal.
“ARDINDO Apps menggambarkan visi baru pengadaan pemerintah yang lebih cerdas, hemat, dan berdampak luas. Jika diimplementasikan secara konsisten, platform semacam ini akan meningkatkan rasa percaya masyarakat dan memastikan bahwa setiap rupiah dalam anggaran negara benar-benar dialokasikan demi kesejahteraan rakyat,” pungkas Bamsoet.
Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut adalah jajaran pengurus ARDIN Jawa Barat, meliputi Ketua Raditya Indrajaya, Wakil Ketua Gilang Pratama, Sekretaris Migi Primerda, Wakil Bendahara Faishal Abdillah, dan Ketua Kompartemen IT Aulia Muslim.
Sumber: detikNews
